Perusahaan di Indonesia yang menjalankan kegiatan ekspor-impor atau ingin memperoleh fasilitas kepabeanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kesempatan mendapatkan berbagai kemudahan fiskal.
Fasilitas yang dapat diperoleh
Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020, fasilitas tersebut dapat meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM, bea masuk dan PDRI, serta cukai.
- Penangguhan atau pembebasan bea masuk.
- PPN dan PPnBM tidak dipungut.
- PPh Pasal 22 impor tidak dipungut.
- Pembebasan cukai atas impor dan pemasukan.
Apa itu IT Inventory?
IT Inventory adalah sistem informasi persediaan berbasis komputer yang dirancang dan digunakan perusahaan untuk mengadministrasikan persediaan dengan mengintegrasikan proses pemasukan, pemakaian, dan pengeluaran barang.
Manfaat IT Inventory
- Menghasilkan laporan persediaan sesuai kriteria fasilitas kepabeanan.
- Mendukung profiling perusahaan dan pelayanan kepabeanan.
- Membantu operasional bisnis berjalan lebih efektif dan efisien.
- Menjaga ketersediaan dan pasokan barang.
Kategori IT Inventory
Bea Cukai membagi IT Inventory menjadi kategori A, B, C, dan D. Kategori A menggunakan sistem terintegrasi dalam satu aplikasi. Kategori B memakai dua aplikasi yang saling terhubung atau menggunakan interface. Kategori C memisahkan pembukuan dan IT Inventory, sedangkan kategori D masih berjalan manual. Pada umumnya perusahaan penerima fasilitas diarahkan menggunakan kategori A atau B.
Landasan hukum
PMK 237/PMK.010/2020 menjelaskan bahwa kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang di KEK wajib melalui SINSW yang terhubung dengan sistem DJBC. Untuk memperoleh fasilitas penangguhan bea masuk, pelaku usaha juga wajib mendayagunakan sistem persediaan berbasis teknologi informasi.
AddOn Finance Indonesia berpengalaman mengimplementasikan IT Inventory kategori A maupun kategori B untuk Kawasan Berikat dan KITE, termasuk integrasi dengan sistem akuntansi, ERP, CEISA 4.0, dan Core INSW.
